Benteri ESDM Belum Tandatangani PI Blok Masela

Ambon - Parsitipasi Interes (PI) 10 persen pengelolaan Blok Ma­sela, sampai saat ini ternyata belum ditandata­ngani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada­hal Blok Masela sendiri ren­canaya akan mulai beroperasi pada tahun 2016 mendatang.
“PI 10 Persen Blok Mase­la ini sampai sekarang belum ditandatangani oleh Menteri ESDM, oleh karena itu kita harus serius, ada apa sampai ini belum ditandata­ngani, ini hak kita,” tandas Ketua Ko­misi A DPRD Ma­luku, Richard Rahakbauw, dalam Rapat Paripurna penutupan masa sidang III tahun 2010/2011, dan pem­bu­kaan masa sidang I tahun 2011/2012 yang ber­langsung diruang rapat utama DPRD Maluku, Rabu (28/9).
Untuk memperjuangkan PI 10 persen Blok Masela, DPRD dan pemrprov, harus  bersa­ma-sama, jangan DPRD dan pemprov jalan sendiri, akibat­nya PI 10 per­sen tersebut sampai seka­rang belum juga ditanda­tangani oleh menteri.
“Jika Blok Masela ini ber­operasi, maka akan mem­be­ri­kan pe­masukan untuk daerah sekitar Rp 2 trilyun. Baya­ng­­kan, dengan jumlah ini akan mengeluarkan Ma­luku dari kemiskinan, yang menurut BPS menem­pati urutan ke tiga termiskin di Indonesia,” cetusnya.
Senada dengan Rahak­bauw, Lutfi Sanaky juga mengatakan hal yang sama,  menurutnya PI 10 persen Blok Masela meru­pakan hak Ma­luku, dan harus diberikan oleh pemerintah pusat. Evert Kermite juga meng­ung­kap­kan hal yang sama, bahkan Kermite me­minta ke­pada pe­merintah juga serius da­lam menyikapi hal tersebut, apalagi dengan ada­nya per­gantian sejumlah menteri nan­tinya, ditakutkan proses ini akan semakin sulit, jika menteri ESDM diganti .
Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Maluku, M Fa­tany Sohulilauw mengaku, pada bulan Desember 2010 lalu, dirinya bersama Guber­nur Karel Albert Ralahalu, me­­­nemui Ketua DPR RI Marzuki Ali di Jakarta bersa­ma dengan Wakil Ketua DPR, Pramono Anung dan me­minta kepada mereka untuk meng­ha­dirkan Menteri ESDM.
“Namun sayangnya Men­teri ESDM tidak dapat hadir, kemudian dari hasi komuni­kasi Menteri ESDM menya­nggupi akan menan­data­nga­ninya pada bulan Januari 2011, namun sampai saat ini hal tersebut tidak teralisasi,” ungkap Sohi­lauw. (S-30)

Read More

20.45 | 0 komentar

Kondisi Membaik, Pariwisata Menggeliat

KONDISI di Kota Ambon, Maluku, sudah semakin membaik dengan aktvitas warga yang berjalan normal. Sementara itu, kegiatan pariwisata di Kota Ambon cukup padat. Sejumlah agenda pariwisata nasional maupun internasional bakal berlangsung di Maluku dalam waktu dekat ini.
Dengan suasana yang makin kondusif, para wisatawan diharapkan mau berkunjung untuk menikmati pariwisata di Ambon.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ambon, Piet Ohman meminta masyarakat untuk menciptakan kedamaian di Kota Ambon sehingga semua event termasuk karnaval budaya bisa berjalan sukses.
Kegiatan ini bertujuan menumbuhkembangkan semangat bela negara, secara khusus di kalangan generasi muda agar mengenal sejarah perjuangan bangsa di zaman dahulu.
“Semangat bela negara perlu terus ditumbuhkan di kalangan anak muda, yang saat ini terkesan sudah melupakan sejarah Indonesia termasuk Kota Ambon dan terbuai dalam budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian,”terangnya.
Dikatakan, budaya dari 20 suku di Tanah Air akan ditampilkan masyarakat yang telah bermukim di Maluku melalui paguyuban-paguyuban tetap yang diwarisi sebagai warisan leluhur yang dijunjung tinggi dan diwariskan turun-temurun sehingga memperkaya kebudayaan maupun kesenian Maluku sebagai cerminan Bhinneka Tunggal Ika.
Dia mencontohkan, telah menghubungi masyarakat asli Ponorogo yang menjadi transmigran di Desa Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), untuk menyajikan kesenian Reog mewakili pulau Jawa, tarian dari Toraja(Sulawesi) dan Sumatra dengan sejumlah tarian dan kesenian yang tetap dilestarikan biar telah menjadi warga Maluku.
“Ini adalah potensi keberagaman yang akan menyatukan Indonesia melalui kebudayaan dan kesenian yang suku lainnya di Tanah Air sebagai aset di bidang pariwisata,”jelasnya.
Ia berharap adanya karnaval budaya, sehingga terjalin interaksi strategis yang memperkaya khasanah budaya nasional sebagai aset pariwisata berprospek menjaring wisatawan berkunjung ke daerah ini.

Read More

09.44 | 0 komentar

KSP Diminta Tetapkan Suku Bunga Yang Rasional

Pasalnya, peranan KSP/USP-KOP di kota Ambon yang aktivitas ekonominya didominasi oleh sektor jasa, tidak dapat dikesampingkan. Selain itu, lembaga keuangan non perbankan ini juga sesuai dengan UU Nomor 25 /1992 pasal 44 yang melaksanakan kegiatan menghim­pun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggotanya.

“KSP/USP-KOP hadir untuk me­mudahkan akses kebutuhan permo­dalan para pelaku usaha mikro mau­pun kecil yang tengah menggeliat. Namun fakta menunjukkan sebagian KSP/USP-KOP di Kota Ambon sudah menjauh dari tujuannya se­mula, yakni untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan mas­yarakat pada umumnya. Bahkan yang lebih memprihatinkan, sering­kali koperasi seperti itu disetarakan dengan praktek rentenir,” tandas Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, AG Latuheru dalam sambutannya pada acara pembukaan sosialisasi kebi­jakan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) di bi­dang Pelaksanaan dan penilaian KSP/USP-KOP yang berlangsung di Marina Hotel, Selasa (28/6).

Dihadapan 57 peserta dari 41 Ko­perasi yang hadir pada acara so­sia­lisasi tersebut, Latuheru, berha­rap ada perhatian baik dari peme­rintah, dalam hal ini institusi pembina koperasi dan para pegiat koperasi dengan pene­tapan suku bunga pinjaman yang trasnparan, rasional, dan ekonomis.

Menurutnya, kendati penetapan suku bunga pinjaman merupakan keputusan rapat anggota koperasi, namun harus dilakukan secara trans­paran dengan ukuran yang rasional dan ekonomis, dimana logikanya penetapan suku bunga dilakukan dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan dan keun­tungan yang dikehendaki.

Keuntungan bagi organisasi Ko­perasi, hendaknya ditetapkan de­ngan mempertimbangkan azas man­faat bagi para anggotanya, yakni meningkatkan kesejahteraan dengan jalan menciptakan nilai tambah dari usaha para anggota koperasi.

“Jika hal tersebut dilakukan de­ngan baik, maka akan terlihat jelas di masyarakat, mana koperasi yang sesungguhnya dan mana rentenir yang berbaju koperasi,” cetusnya.

Dia berharap, kegiatan sosialisasi yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon tersebut, dapat membawa perubahan paradig­ma pengurus dan pengelola KSP/USP-KOP untuk menegaskan kem­bali komitmennya demi menjadikan koperasi sebagai sokoguru ekonomi masyarakat dan bangsa dengan mem­perhatikan indikator-indikator sehat­nya suatu usaha simpan pinjam.
Selain itu, pengelolaan koperasi juga harus ditata dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Apabila masyarakat telah mera­sakan manfaatnya dalam kemajuan ekonomi rumah tangga serta kese­jahteraan hidupnya, maka tentu orang akan memilih koperasi diban­ding bentuk organisasi ekonomi lainnya,” ungkapnya.

Read More

23.25 | 0 komentar

Komisi C Didesak Panggil Direktur KAPET Seram

Ambon - Komisi C DPRD Maluku didesak untuk segera memanggil Direktur Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Seram, yang ternyata selama ini tidak berhasil dalam mendatangkan investasi di Maluku selama ini.

“Komisi C harus memanggi Direktur KAPET Seram serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Maluku agar mengetahui dengan jelas sampai sejauhmana kinerja mereka dalam mendatangkan invenstasi di Maluku,” ungkap Direktur Eksekutif Pesona Mandiri, Yahya Salampessy, kepada wartawan di Ambon, Kamis (30/6).

Selama ini, kata Salampessy, pihaknya belum pernah melihat kontribusi yang diberikan oleh KAPET Seram, sehingga harus dievalusi pula oleh DPRD Provinsi Maluku dan mencari solusinya, karena Provinsi Maluku ini memiliki sumber daya alam yang sangat potensial dan siap digarap untuk mendatangkan investasi.

“Jika Komisi C pernah memanggil perusahaan-perusahaan milik daerah seperti PD. Panca Karya, PT. Maluku Energy, PD. Banda Permai, PT. Bank Maluku maupun PT. Dok Wayame, kenapa harus melupakan KAPET Seram padahal KAPET Seram juga mitra kerja yang juga harus dimintakan keterangannya terhadap capaian maupun kendala-kendala yang dihadapi selama ini,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat, Gita Wirjawan menilai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Seram ternyata tak berhasil dalam mendatangkan investasi.

Read More

23.24 | 0 komentar

Program Diversifikasi Daya Gratis Kurang Ditanggapi Masyarakat

Program penambahan daya atau diversifikasi secara gratis kepada para pelanggan dengan kapasitas terpasang dari 450 VA menjadi 1.300 VA dan 2.200 VA yang diberlakukan sejak 1 Maret, ternyata kurang ditanggapi oleh masyarakat.

“Terus terang animo masyarakat kurang terhadap program ini, padahal proses penambahan daya tersebut secara gratis dilakukan oleh PLN,” kata  General Manager PT Persero PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, I Nyoman Astawa di Ambon, Rabu.

Karena itu, lanjutnya, PLN akan memperhatian para pelanggang yang mempunyai daya terpasang di rumah hanya 450 VA tetapi pemakaiannya cukup besar.

“Sudah pasti ada sesuatu sehingga yang bersangkutan tidak mau menambah daya terpasang, sementara pemakaiannya cukup besar,” katanya.

Dia menegaskan, jika dalam penelitian ditemukan pelanggan yang memiliki daya terpasang hanya 450 VA tetapi biaya tagihannya lebih besar dari semertinya, maka pihaknya akan melakukan penelusuran guna mengetahui penyebabnya.

“Kami khawatir mereka tidak mau mengalihkan daya yang terpakai karena meterannya sudah dijebol sehingga memungkinkan pemakaian menjadi lebih besar. Jika ini terjadi maka kami akan mengambil tindakan tegas, termasuk pemutusan aliran listrik,” katanya.

Menurutnya, sejak diberlakukan perogram tersebut di Ambon, baru 600 pelanggan yang melakukan pengalihan daya dari 16.000 pelanggan yang ditargetkan PLN Wilayah Maluku.

Program ini tidak diberlakukan kepada pelanggan yang mempunyai kapasitas terpasang 450 VA dan ingin menambah daya ke 900 VA dan 1.300 ke 2.200 VA.

“Pokoknya berapa banyak pelanggan di wilayah PLN Cabang Ambon yang ingin menambah daya terpasang siap dilayani,” katanya.

Sedangkan biaya pemasangan baru untuk kapasitas terpasang 450 VA sebesar Rp337.000, kapasitas 900 VA Rp 674.000 dan untuk kapasitas 1.300 VA Rp 1.011.000.

Read More

20.19 | 0 komentar

PLN akan Terapkan Sistem Pembayaran PPOB

PT Persero PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara akan menerapkan sistem pembayaran Payment Point Online Bank (PPOB) yang rencananya mulai berlaku pada Oktober 2011.
“Jadi saling terhubung antara pihak bank sebagai lembaga keuangan dengan pihak PLN atau pihak lainnya,” kata General Manager PT Persero PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, I.Nyoman Astawa di Ambon, Rabu.
Astawa menjelaskan dengan adanya sistem ini pihak bank yang nantinya menjual rekening dengan mitranya termasuk di bank itu sendiri, maupun kepada pengusaha warung, koperasi, dan pribadi yang menjadi tempat pembayaran dari bank tersebut.
“Jadi masing-masing mitra harus menaruh uang di bank terlebih dahulu, misalnya yang bersangkutan menyetor uang di bank sebesar Rp3 juta maka dia sudah bisa melayani pembayaran rekening listrik hingga total Rp3 juta, itu berarti pegawai PLN tidak lagi menahan biaya rekening pelanggan karena pembayarannya sudah dilakukan melalui PPOB,” ujarnya.
Ia menjelaskan pembayaran rekening listrik melalui cara tersebut, pelanggan hanya membayar biaya tambahan sebesar Rp1.600 untuk biaya administrasi, di mana pembagiannya Rp600 menjadi milik bank sedangkan Rp1.000 menjadi milik masyarakat yang melayani pembayaran listrik dengan sistem ini.
Peluncuran sistem PPOB ini, karena banyak pelanggan yang mengeluh mengenai pelayanan pembayaran rekening listrik, antara lain tempat pembayaran kotor, berdesak-desakan, terjadi antrian, tidak bisa membayar di tempat lain.
Astawa menjelaskan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat (UTS) yang melarang pihak-pihak untuk melakukan kegiatan praktek monopoli.
Karena itu, pengelolaan penerimaan pembayaran tagihan listrik yang hanya diserahkan kepada kepada KUD bertentangan dengan anti monopoli.
“Karena itu tujuan kerja sama ini meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pembayaran listrik PLN karena pelanggang bisa membayar dimana saja, kapan saja dan dengan cara apa saja antara lain, ATM, mobile banking, atau mitra bank,” katanya.

Read More

20.18 | 0 komentar

Pembangunan Dua Kapal Fery Rampung Oktober 2011

Pembangunan dua unit kapal fery milik Pemprov Maluku yang saat ini dikerjakan PT Adi Lukur di Madura, Jawa Timur, diharapkan rampung Oktober 2011.

“Tahun ini Maluku mendapatkan tiga unit kapal fery. Satu kapal sudah selesai, sedangkan dua unit sedang dibangun dan diharapakan rampung oktober mendatang,” kata Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Beny Gaspersz, di Ambon, Senin.

Gaspers mengatakan, kapal fery yang telah rampung itu kini  sedang diuji mengenai kelayakan berlayar maupun kelengkapan.

“Ukurannya 300 GT dan sedang dilakukan uji coba. Kami berharap dalam waktu dekat didatangkan ke Ambon untuk selanjutnya di operasikan melayari rute Ilwaki-Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD),” katanya.

Dua kapal lainya yang saat ini sedang dibangun itu diharapkan tahun 2012 mendatang dapat dioperasikan, masing-masing melayari rute Buru-Sanana, Provinsi Maluku Utara, dan Kabupaten MBD.

“Untuk MBD rutenya akan diatur kemudian. Keberadaan kapal feri ini untuk memperkuat armada penyeberangan antarpulau di Maluku,” kata Gaspersz.

Selain ketiga kapal terebut, Dinas Perhubungan Maluku sedang menyiapkan proses pelelangan pembangunan dua unit kapal fery baru, masing-masing melayari rute Ambon-Buru Selatan (Bursel) dan Geser-Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) .

Gaspersz mengatakan Maluku yang memiliki 1.340 pulau dengan 92,4 persen dari wilayahnya seluas 712.479,69 km2 adalah laut membutuhkan banyak feri guna mendukung program trans Maluku.

“Ini untuk menjawab ketersediaan sarana-prasarana transportasi antarpulau,” ujarnya

Menurut dia, sektor perhubungan laut dan penyeberangan sudah saatnya dijadikan bagian dari proses pertumbuhan daerah.

“Keberadaan armada penyebrangan ini tidak semata-mata untuk kepentingan mobilisasi demografis, tetapi memiliki fungsi sosial dan pemerataan pembangunan serta menjangkau setiap wilayah dan setiap komunitas,” kata Garpersz.

Read More

20.17 | 0 komentar