Benteri ESDM Belum Tandatangani PI Blok Masela

Ambon - Parsitipasi Interes (PI) 10 persen pengelolaan Blok Ma­sela, sampai saat ini ternyata belum ditandata­ngani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada­hal Blok Masela sendiri ren­canaya akan mulai beroperasi pada tahun 2016 mendatang.
“PI 10 Persen Blok Mase­la ini sampai sekarang belum ditandatangani oleh Menteri ESDM, oleh karena itu kita harus serius, ada apa sampai ini belum ditandata­ngani, ini hak kita,” tandas Ketua Ko­misi A DPRD Ma­luku, Richard Rahakbauw, dalam Rapat Paripurna penutupan masa sidang III tahun 2010/2011, dan pem­bu­kaan masa sidang I tahun 2011/2012 yang ber­langsung diruang rapat utama DPRD Maluku, Rabu (28/9).
Untuk memperjuangkan PI 10 persen Blok Masela, DPRD dan pemrprov, harus  bersa­ma-sama, jangan DPRD dan pemprov jalan sendiri, akibat­nya PI 10 per­sen tersebut sampai seka­rang belum juga ditanda­tangani oleh menteri.
“Jika Blok Masela ini ber­operasi, maka akan mem­be­ri­kan pe­masukan untuk daerah sekitar Rp 2 trilyun. Baya­ng­­kan, dengan jumlah ini akan mengeluarkan Ma­luku dari kemiskinan, yang menurut BPS menem­pati urutan ke tiga termiskin di Indonesia,” cetusnya.
Senada dengan Rahak­bauw, Lutfi Sanaky juga mengatakan hal yang sama,  menurutnya PI 10 persen Blok Masela meru­pakan hak Ma­luku, dan harus diberikan oleh pemerintah pusat. Evert Kermite juga meng­ung­kap­kan hal yang sama, bahkan Kermite me­minta ke­pada pe­merintah juga serius da­lam menyikapi hal tersebut, apalagi dengan ada­nya per­gantian sejumlah menteri nan­tinya, ditakutkan proses ini akan semakin sulit, jika menteri ESDM diganti .
Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Maluku, M Fa­tany Sohulilauw mengaku, pada bulan Desember 2010 lalu, dirinya bersama Guber­nur Karel Albert Ralahalu, me­­­nemui Ketua DPR RI Marzuki Ali di Jakarta bersa­ma dengan Wakil Ketua DPR, Pramono Anung dan me­minta kepada mereka untuk meng­ha­dirkan Menteri ESDM.
“Namun sayangnya Men­teri ESDM tidak dapat hadir, kemudian dari hasi komuni­kasi Menteri ESDM menya­nggupi akan menan­data­nga­ninya pada bulan Januari 2011, namun sampai saat ini hal tersebut tidak teralisasi,” ungkap Sohi­lauw. (S-30)

Read More

20.45 | 0 komentar

Kondisi Membaik, Pariwisata Menggeliat

KONDISI di Kota Ambon, Maluku, sudah semakin membaik dengan aktvitas warga yang berjalan normal. Sementara itu, kegiatan pariwisata di Kota Ambon cukup padat. Sejumlah agenda pariwisata nasional maupun internasional bakal berlangsung di Maluku dalam waktu dekat ini.
Dengan suasana yang makin kondusif, para wisatawan diharapkan mau berkunjung untuk menikmati pariwisata di Ambon.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ambon, Piet Ohman meminta masyarakat untuk menciptakan kedamaian di Kota Ambon sehingga semua event termasuk karnaval budaya bisa berjalan sukses.
Kegiatan ini bertujuan menumbuhkembangkan semangat bela negara, secara khusus di kalangan generasi muda agar mengenal sejarah perjuangan bangsa di zaman dahulu.
“Semangat bela negara perlu terus ditumbuhkan di kalangan anak muda, yang saat ini terkesan sudah melupakan sejarah Indonesia termasuk Kota Ambon dan terbuai dalam budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian,”terangnya.
Dikatakan, budaya dari 20 suku di Tanah Air akan ditampilkan masyarakat yang telah bermukim di Maluku melalui paguyuban-paguyuban tetap yang diwarisi sebagai warisan leluhur yang dijunjung tinggi dan diwariskan turun-temurun sehingga memperkaya kebudayaan maupun kesenian Maluku sebagai cerminan Bhinneka Tunggal Ika.
Dia mencontohkan, telah menghubungi masyarakat asli Ponorogo yang menjadi transmigran di Desa Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), untuk menyajikan kesenian Reog mewakili pulau Jawa, tarian dari Toraja(Sulawesi) dan Sumatra dengan sejumlah tarian dan kesenian yang tetap dilestarikan biar telah menjadi warga Maluku.
“Ini adalah potensi keberagaman yang akan menyatukan Indonesia melalui kebudayaan dan kesenian yang suku lainnya di Tanah Air sebagai aset di bidang pariwisata,”jelasnya.
Ia berharap adanya karnaval budaya, sehingga terjalin interaksi strategis yang memperkaya khasanah budaya nasional sebagai aset pariwisata berprospek menjaring wisatawan berkunjung ke daerah ini.

Read More

09.44 | 0 komentar

KSP Diminta Tetapkan Suku Bunga Yang Rasional

Pasalnya, peranan KSP/USP-KOP di kota Ambon yang aktivitas ekonominya didominasi oleh sektor jasa, tidak dapat dikesampingkan. Selain itu, lembaga keuangan non perbankan ini juga sesuai dengan UU Nomor 25 /1992 pasal 44 yang melaksanakan kegiatan menghim­pun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggotanya.

“KSP/USP-KOP hadir untuk me­mudahkan akses kebutuhan permo­dalan para pelaku usaha mikro mau­pun kecil yang tengah menggeliat. Namun fakta menunjukkan sebagian KSP/USP-KOP di Kota Ambon sudah menjauh dari tujuannya se­mula, yakni untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan mas­yarakat pada umumnya. Bahkan yang lebih memprihatinkan, sering­kali koperasi seperti itu disetarakan dengan praktek rentenir,” tandas Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, AG Latuheru dalam sambutannya pada acara pembukaan sosialisasi kebi­jakan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) di bi­dang Pelaksanaan dan penilaian KSP/USP-KOP yang berlangsung di Marina Hotel, Selasa (28/6).

Dihadapan 57 peserta dari 41 Ko­perasi yang hadir pada acara so­sia­lisasi tersebut, Latuheru, berha­rap ada perhatian baik dari peme­rintah, dalam hal ini institusi pembina koperasi dan para pegiat koperasi dengan pene­tapan suku bunga pinjaman yang trasnparan, rasional, dan ekonomis.

Menurutnya, kendati penetapan suku bunga pinjaman merupakan keputusan rapat anggota koperasi, namun harus dilakukan secara trans­paran dengan ukuran yang rasional dan ekonomis, dimana logikanya penetapan suku bunga dilakukan dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan dan keun­tungan yang dikehendaki.

Keuntungan bagi organisasi Ko­perasi, hendaknya ditetapkan de­ngan mempertimbangkan azas man­faat bagi para anggotanya, yakni meningkatkan kesejahteraan dengan jalan menciptakan nilai tambah dari usaha para anggota koperasi.

“Jika hal tersebut dilakukan de­ngan baik, maka akan terlihat jelas di masyarakat, mana koperasi yang sesungguhnya dan mana rentenir yang berbaju koperasi,” cetusnya.

Dia berharap, kegiatan sosialisasi yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon tersebut, dapat membawa perubahan paradig­ma pengurus dan pengelola KSP/USP-KOP untuk menegaskan kem­bali komitmennya demi menjadikan koperasi sebagai sokoguru ekonomi masyarakat dan bangsa dengan mem­perhatikan indikator-indikator sehat­nya suatu usaha simpan pinjam.
Selain itu, pengelolaan koperasi juga harus ditata dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Apabila masyarakat telah mera­sakan manfaatnya dalam kemajuan ekonomi rumah tangga serta kese­jahteraan hidupnya, maka tentu orang akan memilih koperasi diban­ding bentuk organisasi ekonomi lainnya,” ungkapnya.

Read More

23.25 | 0 komentar

Komisi C Didesak Panggil Direktur KAPET Seram

Ambon - Komisi C DPRD Maluku didesak untuk segera memanggil Direktur Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Seram, yang ternyata selama ini tidak berhasil dalam mendatangkan investasi di Maluku selama ini.

“Komisi C harus memanggi Direktur KAPET Seram serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Maluku agar mengetahui dengan jelas sampai sejauhmana kinerja mereka dalam mendatangkan invenstasi di Maluku,” ungkap Direktur Eksekutif Pesona Mandiri, Yahya Salampessy, kepada wartawan di Ambon, Kamis (30/6).

Selama ini, kata Salampessy, pihaknya belum pernah melihat kontribusi yang diberikan oleh KAPET Seram, sehingga harus dievalusi pula oleh DPRD Provinsi Maluku dan mencari solusinya, karena Provinsi Maluku ini memiliki sumber daya alam yang sangat potensial dan siap digarap untuk mendatangkan investasi.

“Jika Komisi C pernah memanggil perusahaan-perusahaan milik daerah seperti PD. Panca Karya, PT. Maluku Energy, PD. Banda Permai, PT. Bank Maluku maupun PT. Dok Wayame, kenapa harus melupakan KAPET Seram padahal KAPET Seram juga mitra kerja yang juga harus dimintakan keterangannya terhadap capaian maupun kendala-kendala yang dihadapi selama ini,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat, Gita Wirjawan menilai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Seram ternyata tak berhasil dalam mendatangkan investasi.

Read More

23.24 | 0 komentar

Program Diversifikasi Daya Gratis Kurang Ditanggapi Masyarakat

Program penambahan daya atau diversifikasi secara gratis kepada para pelanggan dengan kapasitas terpasang dari 450 VA menjadi 1.300 VA dan 2.200 VA yang diberlakukan sejak 1 Maret, ternyata kurang ditanggapi oleh masyarakat.

“Terus terang animo masyarakat kurang terhadap program ini, padahal proses penambahan daya tersebut secara gratis dilakukan oleh PLN,” kata  General Manager PT Persero PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, I Nyoman Astawa di Ambon, Rabu.

Karena itu, lanjutnya, PLN akan memperhatian para pelanggang yang mempunyai daya terpasang di rumah hanya 450 VA tetapi pemakaiannya cukup besar.

“Sudah pasti ada sesuatu sehingga yang bersangkutan tidak mau menambah daya terpasang, sementara pemakaiannya cukup besar,” katanya.

Dia menegaskan, jika dalam penelitian ditemukan pelanggan yang memiliki daya terpasang hanya 450 VA tetapi biaya tagihannya lebih besar dari semertinya, maka pihaknya akan melakukan penelusuran guna mengetahui penyebabnya.

“Kami khawatir mereka tidak mau mengalihkan daya yang terpakai karena meterannya sudah dijebol sehingga memungkinkan pemakaian menjadi lebih besar. Jika ini terjadi maka kami akan mengambil tindakan tegas, termasuk pemutusan aliran listrik,” katanya.

Menurutnya, sejak diberlakukan perogram tersebut di Ambon, baru 600 pelanggan yang melakukan pengalihan daya dari 16.000 pelanggan yang ditargetkan PLN Wilayah Maluku.

Program ini tidak diberlakukan kepada pelanggan yang mempunyai kapasitas terpasang 450 VA dan ingin menambah daya ke 900 VA dan 1.300 ke 2.200 VA.

“Pokoknya berapa banyak pelanggan di wilayah PLN Cabang Ambon yang ingin menambah daya terpasang siap dilayani,” katanya.

Sedangkan biaya pemasangan baru untuk kapasitas terpasang 450 VA sebesar Rp337.000, kapasitas 900 VA Rp 674.000 dan untuk kapasitas 1.300 VA Rp 1.011.000.

Read More

20.19 | 0 komentar

PLN akan Terapkan Sistem Pembayaran PPOB

PT Persero PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara akan menerapkan sistem pembayaran Payment Point Online Bank (PPOB) yang rencananya mulai berlaku pada Oktober 2011.
“Jadi saling terhubung antara pihak bank sebagai lembaga keuangan dengan pihak PLN atau pihak lainnya,” kata General Manager PT Persero PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, I.Nyoman Astawa di Ambon, Rabu.
Astawa menjelaskan dengan adanya sistem ini pihak bank yang nantinya menjual rekening dengan mitranya termasuk di bank itu sendiri, maupun kepada pengusaha warung, koperasi, dan pribadi yang menjadi tempat pembayaran dari bank tersebut.
“Jadi masing-masing mitra harus menaruh uang di bank terlebih dahulu, misalnya yang bersangkutan menyetor uang di bank sebesar Rp3 juta maka dia sudah bisa melayani pembayaran rekening listrik hingga total Rp3 juta, itu berarti pegawai PLN tidak lagi menahan biaya rekening pelanggan karena pembayarannya sudah dilakukan melalui PPOB,” ujarnya.
Ia menjelaskan pembayaran rekening listrik melalui cara tersebut, pelanggan hanya membayar biaya tambahan sebesar Rp1.600 untuk biaya administrasi, di mana pembagiannya Rp600 menjadi milik bank sedangkan Rp1.000 menjadi milik masyarakat yang melayani pembayaran listrik dengan sistem ini.
Peluncuran sistem PPOB ini, karena banyak pelanggan yang mengeluh mengenai pelayanan pembayaran rekening listrik, antara lain tempat pembayaran kotor, berdesak-desakan, terjadi antrian, tidak bisa membayar di tempat lain.
Astawa menjelaskan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat (UTS) yang melarang pihak-pihak untuk melakukan kegiatan praktek monopoli.
Karena itu, pengelolaan penerimaan pembayaran tagihan listrik yang hanya diserahkan kepada kepada KUD bertentangan dengan anti monopoli.
“Karena itu tujuan kerja sama ini meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pembayaran listrik PLN karena pelanggang bisa membayar dimana saja, kapan saja dan dengan cara apa saja antara lain, ATM, mobile banking, atau mitra bank,” katanya.

Read More

20.18 | 0 komentar

Pembangunan Dua Kapal Fery Rampung Oktober 2011

Pembangunan dua unit kapal fery milik Pemprov Maluku yang saat ini dikerjakan PT Adi Lukur di Madura, Jawa Timur, diharapkan rampung Oktober 2011.

“Tahun ini Maluku mendapatkan tiga unit kapal fery. Satu kapal sudah selesai, sedangkan dua unit sedang dibangun dan diharapakan rampung oktober mendatang,” kata Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Beny Gaspersz, di Ambon, Senin.

Gaspers mengatakan, kapal fery yang telah rampung itu kini  sedang diuji mengenai kelayakan berlayar maupun kelengkapan.

“Ukurannya 300 GT dan sedang dilakukan uji coba. Kami berharap dalam waktu dekat didatangkan ke Ambon untuk selanjutnya di operasikan melayari rute Ilwaki-Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD),” katanya.

Dua kapal lainya yang saat ini sedang dibangun itu diharapkan tahun 2012 mendatang dapat dioperasikan, masing-masing melayari rute Buru-Sanana, Provinsi Maluku Utara, dan Kabupaten MBD.

“Untuk MBD rutenya akan diatur kemudian. Keberadaan kapal feri ini untuk memperkuat armada penyeberangan antarpulau di Maluku,” kata Gaspersz.

Selain ketiga kapal terebut, Dinas Perhubungan Maluku sedang menyiapkan proses pelelangan pembangunan dua unit kapal fery baru, masing-masing melayari rute Ambon-Buru Selatan (Bursel) dan Geser-Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) .

Gaspersz mengatakan Maluku yang memiliki 1.340 pulau dengan 92,4 persen dari wilayahnya seluas 712.479,69 km2 adalah laut membutuhkan banyak feri guna mendukung program trans Maluku.

“Ini untuk menjawab ketersediaan sarana-prasarana transportasi antarpulau,” ujarnya

Menurut dia, sektor perhubungan laut dan penyeberangan sudah saatnya dijadikan bagian dari proses pertumbuhan daerah.

“Keberadaan armada penyebrangan ini tidak semata-mata untuk kepentingan mobilisasi demografis, tetapi memiliki fungsi sosial dan pemerataan pembangunan serta menjangkau setiap wilayah dan setiap komunitas,” kata Garpersz.

Read More

20.17 | 0 komentar

Listriki Daerah Terpencil, PLN Gunakan PLTS & Lampu SEHEN

Ambon - Untuk menerangi daerah terpencil di Provinsi Maluku, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengeluarkan inovasi baru, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mandiri serta lampu Super Hemat Energi (SEHEN) untuk mengurangi pengeluaran PLN jika dibandingkan dengan menggunakan solar.

Hal tersebut diungkapkan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara, I Nyoman S. Astawa kepada wartawan di Ambon, Rabu (20/4).

Dikatakan, PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara sudah melakukan uji coba penggunaan lampu SEHEN tersebut di Pulau Selaru, Kecamatan Adaut Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) PLN.

"Melalui program tersebut, kita memberikan bantuan lampu SEHEN lengkap dengan panel surya yang dipasang pada 100 rumah penduduk di pulau tersebut," katanya.

Nyoman menjelaskan, program ini sudah diujicobakan oleh PT. PLN di daerah-daerah terpencil di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)

"Di sana PLN sistemnya, yaitu masyarakat yang ingin mendapatkan lampu dan panel surya tersebut tidak perlu membayar apa-apa. Hanya dengan membuka tabungan di bank daerah setempat dengan deposit Rp 500 ribu, nantinya masyarakat akan mendapat tiga lampu serta panel surya. Sistem pembayaran dari program PLN ini adalah dengan memotong deposit tabungan yang ada di bank tadi sekitar Rp 35 ribu sebulan, jika tabungan sudah mencapai Rp 100 ribu masyarakat diimbau untuk mengisi lagi tabungannya, jika tidak panel surya serta lampunya akan ditarik oleh PLN," jelasnya.

Menurutnya, sasaran program pemanfaatan lampu SEHEN dan PLTS komunal maupun PLTS mandiri ditujukan kepada daerah terpencil yang tidak dapat disentuh dengan jaringan listrik.

"PLTS Mandiri adalah sistem penerangan dengan satu panel surya dan tiga lampu SEHEN dan itu digunakan untuk satu rumah atau satu pelanggan, sedangkan PLTS Komunal adalah sistem penerangan untuk satu pulau dengan sistem yang sama, tapi digunakan untuk satu pulau," ungkapnya.

Nyoman mengatakan, PLN di tahun 2011 ini kembali dengan salah satu program unggulan, yaitu dengan penggunaan seratus persen energi surya untuk menyalurkan listrik ke seratus pulau terdepan, terutama pulau-pulau yang banyak tersebar dan berada di Kawasan Timur Indonesia.

"Khusus di wilayah PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara, tercatat pulau-pulau terpencil yang bakal dibangun PLTS pada tahun 2011 ini sebanyak 30 pulau yang tersebar di PLN Cabang Ambon sebanyak sembilan lokasi, PLN Cabang Tual 18 lokasi dan PLN Cabang Ternate 12 lokasi, yang dapat menghasilkan daya listrik sebesar 4.700 kilo Watt peak (kWp)," katanya. (S-12)

Read More

20.17 | 0 komentar

Bank Maluku Ajukan Ranperda Penyetoran Modal Usaha

PT Bank Maluku telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyertaan modal usaha yang disetor pemerintah daerah setiap tahun ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

“Rancangannya telah kami susun bersama pihak Universitas Pattimura Ambon dan telah diserahkan ke Biro Hukum Setda Maluku untuk digodok dan nantinya dilanjutkan ke DPRD pembahasan lebih lanjut,” kata Dirut PT. BM, Dirk Soplanit dalam rapat kerja dengan komisi C DPRD Maluku di Ambon, Rabu.

Pengusulan Ranperda ini dimaksudkan agar setiap tahun nanti penyetoran modal bukan lagi dibicarakan berapa besar, tapi sudah ditetapkan persentasenya dalam Perda, tergantung kekuatan APBD sampai sejauh mana.

Menurut Soplanit, diharapkan kalau Maluku bisa melakukan terobosan seperti ini, bisa sebarkan ke Provinsi Maluku Utara dan seluruh kabupaten/kota, sehingga penyetoran modal tidak dinegosiasikan lagi setiap tahun tapi sudah ditetapkan dalam Perda.

Kondisi PT BM dalam perkembangannya semakin baik dan mendapatkan laba tahun kemarin Rp90 miliar lebih, sehingga lewat kinerja ini semakin dipercaya Pempus lewat Kementerian Koperasi dan UKM maupun Menko Perekonoman.

Sebab dari 26 Bank Pembangunan Daerah yang diseleksi untuk bisa menyalurkan KUR, kita termasuk salah satu dari 13 BPD yang direkomendasi untuk menambah KUR yang sudah disalurkan beberapa bank pemerintah.

“Kita juga sudah memasuki tahun kedua sebagai bank yang dipercayakan Departemen Keuangan menyalurkan dana APBD dan APBN hingga 2012,” katanya.

Selama tahun 2010, KUR yang disalurkan sesuai jatah dari Kementerian Koperasi UKM senilai Rp15 miliar, tapi realisasinya Rp15,3 miliar, dan prestasi ini membuat PT BM diminta lagi menambah alokasi dana KUR 2011 antara Rp20-Rp25 miliar.

“Kami optimis permintaan ini bisa terealsiasi, karena baru sampai bulan April sudah tersalur Rp6 miliar sehingga tersisa delapan bulan ke depan bisa mencapai target penyalurannya,” katanya.

Read More

20.16 | 0 komentar

Akhir 2011, Listrik di Namrole dan Kisar Nyala 24 Jam

Ambon - PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara menargetkan pada akhir tahun 2011 mendatang, listrik di seluruh ibukota kabupaten/kota di Provinsi Maluku akan menyala selama 24 jam/hari.

"Saat ini dari seluruh ibukota kabupaten/kota di Provinsi Maluku ternyata di Namrole (ibukota Kabupaten Buru Selatan) dan Kisar (ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya) ternyata masih nyala 12 jam/hari, sehingga kita targetkan paling lambat akhir tahun ini kedua kota tersebut sudah bisa nyala 24 jam/hari," jelas General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara, I Nyoman S Astawa kepada wartawan di Ambon, Rabu (20/4).

Pejabat Bupati Buru Selatan (Bursel), M. Saleh Thio menurutnya, sudah meminta bantuan PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara untuk meningkatkan pelayanan, sehingga listrik di Kota Namrole bisa nyala 24 jam.

"Saya memang sudah janji untuk menyanggupinya, namun kita saat ini masih terkendala kemampuan pasokan listrik untuk Namrole yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Wamsisi apalagi kapasitas tanki bahan bakar di PLTD tersebut hanya sebesar 20 ton," ungkapnya.

Dikatakan, jika pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bursel menginginkan di Kota Namrole listrik nyala 24 jam, maka paling tidak pasokan bahan bakar harus dilakukan 20 hari sekali karena kapasitas tanki bahan bakar yang ada hanya mampu menggerakan generator selama 20 hari. "Ini juga menjadi kendala karena transporter bahan bakar PLN tidak mampu pasokan di bawah 30 hari sekali. Solusinya kita akan bangun lagi PLTD di Namrole dalam tahun ini serta membangun tanki bahan bakar berkapasitas 50 ton," katanya.

Ke depan, menurut Nyoman, PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) Waitina berkapasitas 4 x 3 MW yang akan mulai dibangun pada tahun 2013.

Khusus di Kisar, ibukota Kabupaten MBD, jelas Nyoman, telah dibangun tanki bahan bakar berkapasitas 50 ton untuk mendukung operasional PLTD setempat, namun sampai saat ini belum ditera. "Jadi akhirnya belum dapat dimanfaatkan karena bisa saja terjadi perbedaan pendapat menyangkut jumlah pasokan bahan bakar dengan transporter. Jika nantinya tanki tersebut sudah dapat dimanfaatkan maka listrik di Kisar akan nyala selama 24 jam/hari," jelasnya,

Rasio Elektrifikasi

Nyoman pada kesempatan tersebut, juga memaparkan Rasio Elektrifikasi (RE) hingga Maret 2011 tercatat sebesar 59,78 persen.

"Hingga Maret 2011, RE di Provinsi Maluku tercatat sebesar 59,78 persen karena dari jumlah rumah tangga sebanyak 327.223 ternyata yang telah menjadi pelanggan rumah tangga sebanyak 195.604," jelasnya.

Dikatakan, di antara 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku, Kota Ambon tercatat memiliki RE tertinggi, yaitu mencapai 98,51 persen, disusul Kota Tual 93,60; Kabupaten Buru Selatan 78,34; Kabupaten Pulau Buru 67,15; Kabupaten Maluku Tenggara 60,02; Kabupaten Seram Bagian Timur 57,92; Kabupaten Maluku Tengah 42,02 persen; Kabupaten Maluku Barat Daya 38,82; Kabupaten Maluku Tenggara Barat 38,79; Kabupaten Seram Bagian Barat 37,40 dan Kabupaten Kepulauan Aru 27,51.

"Kita menargetkan di akhir tahun 2011 ini, RE Provinsi Maluku dapat mencapai diatas 60 persen," katanya. (S-12)

Read More

20.15 | 0 komentar

Calon Sulit Menang Satu Putaran

Ambon: Pemilihan Wali Kota Ambon medio Mei 2011 mendatang diprediksi berlangsung dua putaran. Kekuatan basis massa yang hampir merata membuka lebar peluang masing-masing calon yang dipastikan akan lolos bertarung dalam bursa pemilihan nanti. Demikian pendapat Guru besar Fisip, Unpatti Tony Pariela.

Meski masih dalam tahapan verifikasi, ia memperkirakan perebutan suara akan berlangsung ketat, dan akan menyulitkan calon untuk memperoleh suara mayoritas untuk menang dalam satu putaran. “Saya kira dua putaran. Itu yang rasional. Sampai saat ini peluang pasangan berimbang. Tinggal masing-masing calon berjuang untuk memperbesar peluang. Modal dasar, tentu dimiliki tiap calon,’’kata Pariela. Saat ini, ada Sembilan pasangan mendaftar di KPU Kota Ambon.

Mereka adalah, Hesina Johana Huliselan-Macfud Waliulu (Demokrat, Hanura, Karya Perjuangan, PDK, dan PKPI), Richard Louhenapessy-Sam Latuconsina (Golkar, PPP, PBR, Gerindra dan PDS), Olivia Latuconsina-Andre Hehanussa (PKS, PAN dan PBB), Lukas Wattimury-Hero Drachman (PDIP. Kedaulatan dan PPPI) Paulus Kastanya-La Hamsidi (parpol non seat), Ramly Faud-Stamford Puturuhu (Parpol non seat), Abraham Pakel-Saidin Ernas Perseorangan), Daniel Palapia-La Suryadi (perseorangan), dan Feri Wattimury-Awath Ternate (perseorangan).

Dia memperkirakan dari hasil verifikasi KPU, satu atau dua pasangan bakal calon akan digugurkan karena kendala administrasi pencalonan. “Yang lolos tinggal bagaimana memperbesar peluang. Sampai saat ini memang masih jauh untuk memprediksi siapa yang kuat dan siapa yang menang. Kalau sembilan pasangan lolos, distribusi suara menyebar kemana-mana. Kecuali ada pasangan yang cukup kuat sehingga ada konsentrasi suara mengarah pada yang bersangkutan,’’ terang dia.

Masyarakat akan merespon pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Ambon setelah ada penetapan KPU soal verifikasi administrasi.’’Mungkin saja belum waktunya publik merespon terhadap dinamika politik. Setelah verifikasi, ada kepastian siapa pasangan yang resmi menjadi peserta pemilihan Wali kota, dinamika akan semakin ramai,’’kata Pariela. (Sumber: Ameks)

Read More

00.47 | 0 komentar

‘KASIH' Jalani Pemeriksaan Kesehatan

Ambon - Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ambon, Polly Kastanya-La Hamsidi (KASIH), Selasa (15/3), menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr M Haulussy.
Pantauan Siwalima di RSUD Haulussy, pasangan ini tiba tepat pukul 12.00 WIT didampingi oleh tim suksesnya, kemudian diarahkan oleh tim dokter untuk langsung melakukan pemeriksaan yang diawali dengan pemeriksaan mata.
Setelah selesai pemeriksaan mata, pasangan ini kemudian diarahkan menuju ruang radiologi guna menjalani rontgen dada dan dilanjutkan dengan pemeriksaan status neurologi atau syaraf.
Sekitar pukul 13.30 WIT pesangan ini selesai melakukan pemeriksaan kesehatan dan beranjak meninggalkan RSUD Haulussy dan pemeriksaan lanjutan akan dilakukan hari ini, Rabu (16/7).
Selain pasangan KASIH yang datang menjalani pemeriksaan, namun juga pasangan lainnya yakni, H J Huliselan-Machfud Walaiulu (SELALU), Daniel Palapia-La Suriadi (DAYA), Lucky Wattimury-Hero Drachman (PATTIMURA) dan Olivia Latuconsina-Andre Hehanusa (LATUNUSA). Pemeriksaan kesehatan keempat pasangan ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang belum selesai pada hari sebelumnya.
Sekretaris tim pemeriksa kesehatan pada RSUD dr M Haulussy Jongky Mayaut, kepada Siwalima mengatakan untuk pemeriksaan kesehatan yang telah dijadwalkan oleh KPU Kota Ambon pada hari ini, adalah pasangan SELALU, LATUNUSA, PATTIMURA, DAYA dan KASIH, sementara pasangan yang belum selesai dan mesti dilanjutkan pemeriksaan akan dilajutkan pada hari ini (Rabu-red).
"Untuk pasangan yang masih melanjutkan pemeriksaan antara lain KASIH dan DAYA, sementara untuk PATTIMURA dan LATUNUSA pemeriksaan lanjutan hanya dilakukan bagi wakil-wakilnya saja, yakni Hero Drachman dan Andre Hehanusa," Jelas Mayaut.
Dikatakan, selain akan melanjutkan tahapan-tahapan pemeriksaan setiap calon juga akan mendengar kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya yang dilakukan tim pemeriksa kesehatan.
Menyoal tentang kelanjutan pemeriksaan untuk pasangan calkada yang dijadwalkan dari tanggal 14-15 Maret tersebut apakah tidak menggangu pasangan yang memiliki jadwal pemeriksaan pada 16-17 Maret, Mayaut mengatakan untuk hal itu tidak ada masalah pasalnya pemeriksaan kepada pasangan calkada yang telah dilakukan awal tidak akan menggangu proses bagi calkada yang baru akan melakukan pemeriksaan. (S-34)

Sumber: Siwalimanews.com

Read More

09.05 | 0 komentar

Bakal Calon Walikota-Wawali Daftar Ke KPU Kota Ambon

AMBON, Sebanyak sembilan pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota (Wawali) periode 2011-2016 telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ambon untuk mengikuti pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) setempat, yang dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Mei mendatang. Menurut data yang dihimpun di Kantor KPU Kota Ambon, Kamis (24/2) pagi, tercatat sembilan pasangan itu terdaftar sebelum tenggat waktu penutupan pada Rabu (23/2) tengah malam, pukul 24.00 WIT. Dari sembilan pasangan tersebut, empat pasangan diantaranya diusung koalisi partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Ambon, tiga pasangan lewat jalur independen, dan dua lainnya melalui dukungan parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD Kota Ambon. Empat pasangan yang diusung koalisi partai politik adalah Richard Louhenapessy, SH- MAS Latuconsina,ST,MT (PAPARISA), dr.H.J. Huliselan/T, M.Kes-Machfud Waliulu (SELALU), Dra.Olivia Latuconsina, MP-Andre Hehanussa (LATUNUSA) dan Lukcy Watimurry-Hero Abdul Drachman. Pasangan yang melalui jalur independen adalah Abraham Pakel-Saidin Ernas, Daniel Palapia-La Suriadi dan Ferry Wattimury-Awath Ternate (WATE). Sedangkan pasangan dari jalur partai yang tidak memiliki kursi di DPRD Kota Ambon adalah Ramly Faud-Johny Stamford Pattiruhu, SH (RASTA) dan Polly Kastanya-La Hamsidi (KASIH) Ketua KPU Kota Ambon, M.Kainama mengatakan, setelah pihaknya menerima berkas pendaftaran pasangan bakal calon walikota dan wawali maka, akan dilanjutkan dengan proses verifikasi terhadap berkas para pasangan bakal calon hingga 15 Maret 2011. Dan jika berkas itu masih terdapat kekurangan maka pihaknya akan mengembalikan untuk dilengkapi pada 15-26 Maret mendatang “Kami juga perlu mengklarifikasi partai politik pengusung ke KPU Pusat maupun Kementerian Hukum dan HAM agar tidak bermasalah saat penetapan calon walikota dan wawali dijadwalkan pada 29 Maret 2011,” katanya. Kainama yang sedang berada di Jakarta untuk tugas ke KPU Pusat serta Kementerian Hukum dan HAM menegaskan KPU Kota Ambon bekerja sesuai kewenangan serta menjamin tidak ada intervensi dari siapa pun. “KPU berusaha bekerja secara transparan agar pasangan yang mendaftar, partai politik pengusung maupun komponen bangsa lainnya bisa melakukan pengawasan hingga penetapan calon pada 31 Maret 2011,” pungkasnya. (*) Sumber: ambon.go.id

Read More

09.04 | 0 komentar

Read More

09.02 | 0 komentar

Read More

09.02 | 0 komentar

Read More

09.02 | 0 komentar

Read More

09.02 | 0 komentar