Benteri ESDM Belum Tandatangani PI Blok Masela

Ambon - Parsitipasi Interes (PI) 10 persen pengelolaan Blok Ma­sela, sampai saat ini ternyata belum ditandata­ngani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada­hal Blok Masela sendiri ren­canaya akan mulai beroperasi pada tahun 2016 mendatang.
“PI 10 Persen Blok Mase­la ini sampai sekarang belum ditandatangani oleh Menteri ESDM, oleh karena itu kita harus serius, ada apa sampai ini belum ditandata­ngani, ini hak kita,” tandas Ketua Ko­misi A DPRD Ma­luku, Richard Rahakbauw, dalam Rapat Paripurna penutupan masa sidang III tahun 2010/2011, dan pem­bu­kaan masa sidang I tahun 2011/2012 yang ber­langsung diruang rapat utama DPRD Maluku, Rabu (28/9).
Untuk memperjuangkan PI 10 persen Blok Masela, DPRD dan pemrprov, harus  bersa­ma-sama, jangan DPRD dan pemprov jalan sendiri, akibat­nya PI 10 per­sen tersebut sampai seka­rang belum juga ditanda­tangani oleh menteri.
“Jika Blok Masela ini ber­operasi, maka akan mem­be­ri­kan pe­masukan untuk daerah sekitar Rp 2 trilyun. Baya­ng­­kan, dengan jumlah ini akan mengeluarkan Ma­luku dari kemiskinan, yang menurut BPS menem­pati urutan ke tiga termiskin di Indonesia,” cetusnya.
Senada dengan Rahak­bauw, Lutfi Sanaky juga mengatakan hal yang sama,  menurutnya PI 10 persen Blok Masela meru­pakan hak Ma­luku, dan harus diberikan oleh pemerintah pusat. Evert Kermite juga meng­ung­kap­kan hal yang sama, bahkan Kermite me­minta ke­pada pe­merintah juga serius da­lam menyikapi hal tersebut, apalagi dengan ada­nya per­gantian sejumlah menteri nan­tinya, ditakutkan proses ini akan semakin sulit, jika menteri ESDM diganti .
Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Maluku, M Fa­tany Sohulilauw mengaku, pada bulan Desember 2010 lalu, dirinya bersama Guber­nur Karel Albert Ralahalu, me­­­nemui Ketua DPR RI Marzuki Ali di Jakarta bersa­ma dengan Wakil Ketua DPR, Pramono Anung dan me­minta kepada mereka untuk meng­ha­dirkan Menteri ESDM.
“Namun sayangnya Men­teri ESDM tidak dapat hadir, kemudian dari hasi komuni­kasi Menteri ESDM menya­nggupi akan menan­data­nga­ninya pada bulan Januari 2011, namun sampai saat ini hal tersebut tidak teralisasi,” ungkap Sohi­lauw. (S-30)